Regulasi yang Tumpang Tindih, Jejaring Serikat Pekerja/Buruh Maritim Lakukan Audiensi ke Kementerian KKP -

JAKARTA – Jejaring Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektor Maritim Indonesia menggelar audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan. Audiensi ini selain bersilaturahmi juga mendiskusikan permasalahan ketenagakerjaan dan regulasi sektor kemaritiman.

Ditemui langsung oleh Mochammad Idnillah, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, perwakilan Jejaring Serikat Pekerja/Serikat buruh yang dipimpin Toni Pangaribuan sekaligus Ketua KPI menyampaikan perkenalannya dengan menjelaskan profil singkat Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Maritim Indonesia.

Jejaring serikat pekerja serikat buruh di sektor maritim ini merupakan inisiatif yang digagas federasi sektoral melalui dukungan program ILO yang bernama 8.7 Accelerator Lab, yang fokus pada promosi kerja layak di sektor perikanan dan pemberantasan kerja paksa di sektor perikanan. Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Maritim Indonesia ini dibentuk oleh KSBSI, KSPSI Caitu, KSPSI, KSPI, KSPN, SBMI, SPPI, KSarbumisi, untuk memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang bermartabat dan berkeadilan. Jejaring ini bersifat terbuka, bebas, setara dan inklusif.

“Kami serikat pekerja/buruh yang tergabung dlaam wadah Jejaring Maritim, baik konfederasi dan federasi di sektor perikanan menyampaikan terima kasih sudah berkenan diterima dalam beraudiensi ini, dan senang rasanya dapat bersilaturahmi dan berdiskusi dengan pak Direktur.” kata Toni saat menyampaikan kata pengantar di ruang meting kantor Direktorat Kementerian KKP di Jakarta pada, Jum’at (01/12/2023).

Toni kemudian menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi, terutama pada persoalan regulasi yang tumpang tindih di sektor maritim, hal itu menjadi salah satu permasalahan yang paling krusial yang harus segera ditangani.

“Dalam kesempatan ini, kami berharap juga untuk dilibatkan dalam pengambilan kebijakan sektor kemaritiman, kami siap berkolaborasi dan sinergi demi mewujudkan kerja layak di sektor maritim.” ungkap Toni.

Sementara itu, Mochammad Idnillah selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dalam kesempatan yang sama menyambut baik itikat baik Jejaring Serikat Buruh Maritim untuk berdiskusi dan mencari solusi permasalahan.

“Tentunya, pemerintah akan berkomitmen memperbaiki kekurangan dan permasalahan sektor maritim bersama-sama para stakeholder, dan dengan Jejaring serikat buruh pekerja.” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas permasalahan yang menyangkut pembatasan wilayah tangkap bagi kapal kapal besar. Turunan dari PP 22 yang belum mengatur tentang PKB (Permenaker). Meminta Kementerian KKP aktif untuk melakukan MRA (mutual Recognition Agreement) dengan negara AKP Indonesia. dan mendiskusi regulasi tentang tumpang tindih peraturan di sektor maritim.

Hadir dalm audiensi diantaranya, perwakilan dari KPI (Toni Pangaribuan), KSPN (Jhon Shobar), FSB. KAMIPARHO (Supardi dan Handi. TS), SAKTI (Sofyan), KSARBUMUSI (Lili Nirwansa) dan dari Kementerian KKP Mochammad Idnillah Direktur Direktur Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian KKP, turut mendampingi Muhammad Iqbal Koordinator Kelompok Pengawakan Kapal Perikanan. (RED/Handi)